LAPORAN KARYA TULIS ILMIAH
KULIAH KERJA NYATA PROFESI INTEGRAL
TEMATIK POSDAYA
ANGKATAN 67 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014
UNIVERSITAS TADULAKO
KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DI DESA SILAMPAYANG KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DESA : SILAMPAYANG
KECAMATAN : KASIMBAR
KABUPATEN : PARIGI
MOUTONG
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ( KKN )
Profesi Integral Tematik Posdaya
Universitas Tadulako Angkatan 68 Semester Genap
Tahun Akademik 2013/2014
Disusun
Oleh
WIDARTI
Stb. B 401 10 138
PUSAT PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KULIAH
KERJA NYATA
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO
2014
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Penulis
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan laporan akhir
ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Adapun
isi laporan yang Penulis susun dengan sesuai data yang Penulis peroleh melalui hasil observasi, wawancara dan
pelaksanaan kegiatan
program kerja selama berada di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa
Silampayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.
Sebagai insan akademis dalam dunia pendidikan
yang sekian tahun menimba ilmu di perguruan tinggi, Penulis selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Profesi
Integral Tematik Posdaya Angkatan
68 Semester enapl Tahun Akademik 2013/2014 yang berlokasi di Desa Silampayang menyampaikan terima kasih kepada:
1.
Bapak
Prof.Moh. Basir. SE.M.S Rektor Universitas Tadulako Palu
2.
Seluruh
Pembantu Rektor Universitas Tadulako Palu
3.
Bapak
Dr. Ghazali Lembah, M.Pd
Dekan Universitas Tadulako Palu
4.
Seluruh
Staf Pengajar Universitas Tadulako Palu
5.
Bapak
Ir. Ridwan, MP Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tadulako
6.
Seluruh
Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral Tematik Pos Pemberdayaan
Keluarga Universitas
Tadulako Angkatan 67 Semester Tahun Akademik 2012/2013 atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan
7.
Seluruh
Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Profesi Integral Tematik Pos
Pemberdayaan Keluarga
Universitas Tadulako Angkatan 68 Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014
8.
Bapak
Riswan S.pd mmpd selaku
Camat Kasimbar.
9.
Bapak
Haseng Baho Penjabat kepala Desa Silampayang dan perangkat-perangkat desa serta masyarakat desa Silampayang..
10. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa KKN, terima kasih atas kekompakannya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam
penyusunan laporan ini, masih terdapat kekeliruan-kekeliruan dari segi tata
bahasa, cara penulisan, maupun isinya. Oleh karena itu, Penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak
demi penyempurnaan laporan ini.
Akhirnya Penulis
mengucapkan terima kasih, semoga
segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal
dari Tuhan Yang Maha Esa.
Silampayang, 22 Meii 2014
Penulis,
WIDARTI
B 401 10 138
DAFTAR
ISI
HALAMAN
JUDUL
HALAMAN
PENGESAHAN
KATA
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar
belakang ………………………… 1
1.2
Rumusan Masalah
………………… 4
1.3
Maksud dan Tujuan
...................................
4
1.4
Manfaat Penelitian
....................................
5
1.5
Metode yang digunakan
........................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Kepemimpinan ....................................... 6
2.2 Tipe Kepemimpinan ....................................8
2.3 Pemerintahan
Desa …………………..…….11
BAB
III GAMBARAN UMUM LOKASI KKN
3.1 Sejarah
Desa
......................................... 14
3.2 Kondisi Geografis Dan Demografis ........... 15
3.3
Kondisi Sosial budaya Dan Ekonomi..................17
BAB IV PEMBAHASAN
4.1
Sifat -sifat Pemimpin
Menurut Para
Ahli 21
4.2 Kepemimpinan Kepala Desa Silampayang Dalam, Menyelenggarakan
Pemerintahan…………… 21
4.3 Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Silampayang
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
................................................ 25
5.2 Saran ............................................................
26
DAFTAR PUSTAKA :
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kelahiran Undang-Undang nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan tuntutan
atas pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah dalam urusan pemerintahan dan
pembangunan pada masa lampau yang sangat kuat dan tersentralisasi di pusat.
Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut telah menggeser paradigm
pembangunan, dari awalnya terpusat pada pemerintah pusat ke arah otonomi
daerah, dimana otonomi diletakkan pada kabupaten/kota, yang bermakna bahwa
daerah telah diserahi kewenangan untuk mengurus dan mengelolah daerahnya
sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Semangat otonomi daerah ini,
keberhasilannya banyak bergantung pada sumber daya(alam dan manusia) pada
masing-masing daerah.
Maksud
dan tujuan pemberian otomoni kepada daerah adalah untuk meningkatkan daerah
yang bersangkutan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Olehnya itu
masing-masing daerah mempunyai otonomi tersendiri sesuai dengan kebijakan-kebijakan
atau peraturan-peraturan yang sedang berlaku pada daerah otonomi untuk
meningkatkan daya guna dan berhasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat
melaksanakan tujuan tersebut, maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan
untuk meleksanakan berbagai urusan pemerintahan.
Namun
disadari bahwa untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat yang direalisasi
kedalam pembangunan tersebut akan berakibat meningkatnya volume aktivitas
pemerintah dan penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan yang tentunya memerlukan
dukungan dan partisipasi masyarakat yang cukup besar, terlebih dalam penjabaran
era otonomi daerah seperti diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, artinya bahwa daerah tersebut harus berpacu dalam
memajukan pembangunan yang mempunyai arti dan nilai strategis sebagaia awal
peletakan kerangka dasar yang kokoh guna mengahdapi era otonomi daerah.
Perlu
diketahui bahwa titik berat pembangunan Negara Indonesia secara substansial
diarahakan pada pencapaian daya guna dan hasil guna sebagai gerak utama dalam
penyelenggaraan sistim pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
secara prima. Dalam kehidupan modern saat ini, makin terasa betapa pentingnya
peranan organisasi terhadap kepentingan manusia, tidak ada seorangpun diantara
manusia ini rasanya yang dilahirkan sampai pada saat kematiannya tidak terikat
pada organisasi. Hal ini, disamping ketidakmampuan manusia secara fisik dan
psikhis dalam mencapai berbagai tujuan, juga akibat sifat keberadaan sebagai
mahkluk social yang selalu terdorong untuk bekerja sama dengan individu yang
lain. Manusia disamping dikuasai oleh egonya, mereka akan merasa berbahagia
apabila keberadaannya dapat diterima oleh lingkungannya, hidup bekerja sama
dengan manusia lainnya.
Pemimpin
dan manajer, terutama pemimpin paling atau dan top manajer merupakan factor
penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. Baik di dunia
bisnis maupun dunia pendidikan, kesehatan, perusahaan,relegi, social, politik,
pemerintahan Negara, dan lain-lain. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan
lembaga atau organisasinya, sebab pemimpin dan manager yang sukses itu mampu
mengelola organisasi, bias mempengaruhi secara konstruktif orang lain, dan
memajukan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama.
Bentuk kerja sama sekelompok individu
dengan berbagai macam ikatan dalam mencapai tujuan bersama itulah pada
haklikatnya disebut organisasi. Kata organisasi selalu mengandung dua macam
pengertian secara umum, yaitu menandakan (signifies) suatu lembaga(institution)
atau kelompok fungsional dan yang lain mengandung arti proses pengorganisasian
dalam hal ini, pekerjaan diatur dan dialokasiakan diantara para anggota organisasi,
sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Sedangkan organisasi
sebagai sebuah lembaga seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, kantor-kantor
pemerintah, dan sebagainya.
Seorang pemimpin yang profesional pasti
mampu mengatisipasi perubahan yang tiba-tiba, dapat mengoreksi
kelemahan-kelemahan dan sanggup membawa organisasi kepada sasaran dalam jangka
waktu yang sudah ditetapakan. Ringkasnya pemimpin dan manajer mempunyai
kesempatan paling banyak untuk mengubah “jerami menjadi emas”, atau justru
sebaliknya jika pemimpin salah langkah dan tidak bijaksana. Sehubungan dengan
ini, manajeman merupakan kunci bagi suksesnya pemimpin dalam mengelola suatu
organisasi, sedang kepemimpinan menjadi kunci pembuka bagi suksesnya
organisasi.
Untuk membantu pimpinan di dalam
mengorganisir suatu organisasi secara tepat, diperlukan adanya suatu esensi
pemikiran yang teoritis, seperti konsepsi klasik tentang struktur organisasi,
hirarki, kewibawaan dan mekanisme demi pencapaian, koordinasi di lingkungan organisasi. Pimpinan juga perlumemahami teori
organisasi formal yang akan bermanfaat untuk menngambarkan (depict) hubungan kerjasama antara
struktur dan hasil (outcomes) sebuah
organisasi.
Disamping itu agar para pimpinan dapat
memahami, mengantisipasi dan memperbaiki konflik yang terjadi di lingkumgan
suatu organisasi yang dipimpinnya, pimpinan perlu mempelajari teori dimensi
system social (social system theory),
pimpinan diharapkan agar mampu untuk melakukan analisis terhadap kehidupan
informal dan iklim atau suasana organisasi.
Dengan memahami bermacam-macam teori
tersebut diatas, akan sangat bermanfaat bagi para pimpinan didalam memperbaiki
organisasi dan operasionalnya. Studi keberhasilan suatu organisasi menunjukkan
bahwa pimpinan adalah orang yang menentukan focus dan suasana organisasi. Oleh
sebab itu dapat dikatakan bahwa “Keberhasilan suatu organisasi adalah
organisasi yang memiliki pimpinan yang berhasil (Effective leaders)”. Dan pimpinan adalah mereka yang dilukiskan
sebagai orang yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan bawahan, pimpinan
adalah mereka yang banyak mengetahui tentang tugas-tugas mereka, dan yang
menentukan suasana untuk organisasi.
Kualitas pimpinan sangatlah penting di
dalam keberhasilan organisasi. Hal tersebut juga sangat dirasakan oleh
masyarakat di Desa Silampayang
Kecamatan Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam melaksanakan tugasnya, jiwa kepemimpinan sangatlah mutlak diperlukan
sehingga tugas yang dibebankan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapakan.
Bertitik tolak
dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian yang
kemudian diaplikasikan dalam sebuah Karya Tulis Ilmiah (KTI), dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam
Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Silampayang”
1.2 Rumusan
Masalah
Mengacu pada uraian latar belakang di
atas, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah “bagaiman kepemimpinan Kepala Desa Silampayang dalam menyelenggarakan pemerintahan.???”
1.3 Tujuan
dan Manfaat
A.
Tujuan
Tujuan yang hendak
dicapai adalah dalam
penelitian ini yaitu:
1.
Dari
segi keilmuan maka penelitian diharapakn dapat memberikan kontribusi sebagai
bahan informasi dalam mendukung proses pengembangan ilmu pengetahuan dibidang
Ilmu Pemerintahan.
2.
Dari
segi terapan bahwa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
informasi dalam mendukung proses penelitian.
B. Manfaat
Adapun
manfaat diadakannya penelitian ini yaitu :
1.
Untuk
mengetahui Kepemimpinan Kepala Desa Silampayang dalam menyelenggarakan
pemerintahan.
1.4 Metode Penelitian
Penelitian ini
dilaksanankan dengan melakukan metode survey sebagai upaya dalam mengumpulkan
dan menjaring informasi dan data yang berkenan dengan kepemimpinan Kepala Desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar
Kabupaten Parigi Moutong dengan
menggunakan tehnik sebaran kuesioner.
Karliger dalam
Sugiono,(2005 : 7), menyatakan: “Penelitian yang dilakukan pada populasi yang
jumlah besar maupun kecil, namun data yang dipelajari adalah data dari sampel
yang diambil dari populasi tersebut, sehingga dibutuhkan kejadian yang relatif,
distributf, dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.
Dan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan tidak perlu memerlukan
kelompok kontrol, seperti hanya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang
dihasilkan bisa akurat bila digunakan yang representatif”.
Tipe penelitian
yang penulis pergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian
yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat metode perbandingan
atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan kualitatif adalah data yang
berbentuk kata, skema dan gambar, artinya suatu metode pemecahan masalh yang
diteliti secara sistematis. Dalam hal ini, penulis hanya memfokuskan pada satu
permasalahan saja, yaitu tentang analisis kepemimpinan.
Metode
penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan kata-kata
dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif
harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting, dengan
menunjukkan apa yang penting atau tidak.
Dalam konsep Grounded research bahwa
suatu cara penelitian bersifat kualitatif menjadi berpengaruh dengan suatu
pandangan yang berbeda tentang hubungan antar teori dengan pengamatan. Olehnya
dalam penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang benar-benar objektif
terhadap objek penelitian.
BAB
II
TINJAUAN
PUSTAKA
1.1
Kepemimpinan
Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan
hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat
seolah-olah kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam factor seperti :
struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi.
Sebaliknya kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi suatu alat
penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa
suatu organisasi.
Kepemimpinan dapat beperan didalam melindungi beberapa isu
pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti pembagian tugas(job description) yang menjadi penghalang
tindakan yang efektif, kekurangan berbagai macam sumber, prosedur dianggap
buruk, dan sebagainya yaitu problem-problem organisasi yang lebih besifat
mendasar.
Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian
sebagai sifat, kemampuan, proses atau konsep yang dimiliki oleh seseorang
sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati, dan disayangi oleh
orang lain dan orang lain itu bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan
perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki oleh seseorang tersebut.
Oleh kerena fungsi sentral kepemimpinan dalam organisasi
tersebut, maka dimensi-dimensi kepemimpinan yang bersifat kompleks, perlu
dipahami dan dikaji secara terkoordinasi, sehingga fungsi kepemimpinan dapat
dilaksanakan secaca efektif. Sebagai salah satu contoh yaitu bagaimana seorana
seorang pemimpin dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusai(SDM).
Kalau ditinjau pengertian kepemimpinan (leadership) pendapat
dari beberapa sarjana, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan
mempengaruhi orang lain agar supaya melakukan pekerjaan bersama menuju kepada
suatu tujuan bersama.
Sehubungan
dengan hal tersebut di atas, ada seorang sarjana bernama James H. Black, dalam
bukunya BintoroTjokroamidjojo (1997 : 10) mengemukakan tentang kepemimpinan
sebagai berikut: “Kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan
orang lain supaya bekerja sama dibawa
pimpinannya sebagai satu team untuk mencapai atau melakukan tujuan tertentu”.3)
Menurut Tead (
dalam Kartini Kartono, 2003 : 49), menyebutkan: “ Kepemimpinan adalah kegiatan
mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan
yang diinginkan.”
Dari kedua pengertian yang telah dikemukakan diatas,
terdapat beberapa unsur dari kepemimpinan, yaitu:
1.
Adanya
orang yang berusaha menanamkan pengarunya dalam hal ini populer disebut pemimpin.
2.
Adanya
sejumlah orang yang dipengaruhi atau disebut bawahan.
3.
Adanya
tujuan pengaruh yang berusaha ditanamkan seseorang pemimpin kepada orang lain
atau bawahan.
Menurut Kimbal
Young (dalam A.S. Moenir, 1998 : 50) menyebutkan bahwa:
Kepemimpianan adalah bentuk dominasi
yang didasari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang
lain untuk berbuat sesuatu; berdasarkan akseptansi/ penerimaan oleh
kelompoknya, dan memiliki keahlian yang tepat bagi situasi khusus.
Dari beberapa definisi yang telah diuraikan din
atas, ditemukan bahwa dalam kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur :
1.
Kemampuan mempengaruhi orang lain,
bawahan atau kelompok,
2.
Kemampuan mengarahkan tingkah laku
bawahan atau orang lain,
3.
Untuk mencapai tujuan organisasi atau
kelompok.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah:
1.
Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang
sehingga orang tersebutmampu menggerakkan orang melakukan perbuatan atau
tindakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
2.
Kepemimpinan itu merupakan suatu
kemampuan yang melekay pada diri seorang yang memimpin, yang tergantung dari
macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern.
Berbicara
masalah kepemimpinan tidak lengkap jika tidak membicarakan sekaligus subyeknya
yaitu pimpinan. Kerena pimpinan merupakan orangorang yang mempunyai kuasa pada
suatu organisasi yang menjadi panutan, diteladani dan segala perintahnya selalu
dilaksanakan oleh bawahannya.
Menurut A.S.
Moenir (1998 : 235) menyebutkan bahwa: “Pemimpin yaitu orang yang karena
sesutau sebab dapat memiliki kekuasaan, kewenangan, kewibawaan dan kekuatan
lain serta dipatuhi dan diikuti oleh sekelompok orang”.
Dalam
lingkungan masyarakat terdapat dua jenis pemimpin, pertama pemimpin formal dan
kedua pemimpin informal. Ditinjau dari segi kemasyarakatan, yang
disebutpemimpin formal yaitu orang-orang yang menduduki jabatan dalam
pemerintahan, sedangkan pemimpin informal adalah orang-orang yang tidak
memduduki jabatan pemerintahan tetapi memiliki pengikut, dipatuhi dan ditaati
sekelompok orang. Secara populer sebutan demikian identik dengan sebutan “sesepuh” masyarakat.
2.2. Tipe Kepemimpinan
Tipe
kepemimpinan dapat mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai tujuannya,
dalam pandangan klasik organisasi dapatdigerakkan oleh seseorang dengan
rasionya tanpa pertimbangan terhadap kepedulian sosial demi tercapainya tujuan
organisasi yang sebelumnya ditetapakn. Max Weber (Henry, 1988 : 135) membagi
dalam 3 jenis kepemimpinan, yaitu:
1.
Kepemimpinan kharismatik, yaitu
kepemimpinan yang mengandalkan pengaruh seorang pemimpin terhadap anggotanyan,
selanjutnya para anggota bertindak diluar akal sehat untk mendukung kebijakan
yang diambil yang terkadang bertentangan dengan keinginan anggota atau tujuan
organisasi dengan dalih tetap menjaga hubungan yang harmonis antara anggota dan
pemimpinnya.
2.
Kepemimpinan tradisionall, yaitu jenis
kepemimpinan seperti ini banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur primordialisme dan
nepotisme dimana yang menjadi ciri khas adalah tujuan organisasi didasarkan
pada keinginan kelompok.
3.
Kepemimpinan rational, yaitu mempunyai
kharateristik sangat rasional dan selalu memperhatikan keinginan anggota dalam
menentukan tujuan organisasi demi tercapainya sasaran organisasi.
Dari ketiga hal
diatas, maka yang cocok dengan kondisi sekarang adalah kepemimpinan yang
rasional, dimana dalam pengambilan siatu kebijakan harus mengakomodir semua
bertidak sebagai mitra namun kendali organisasi tetap berada pada organisasi
tersebut.
Veithzal Rivai (2004 : 56) membagi
kepemimpinan dalam tiga tipe yaitu:
1.
Tipe
Kepemimpinan otoriter, kepemimpinan tipe ini memposisikan kekuasaan pada satu
orang, dimana semua kebijakan dan keputusan yang diambil terletak pada pimpinan
dan anggota atau bawahan hanya tinggal menjalankan sja, kepemimpinan semacam ini
selalu memandang bawahan adalah kelompok yang rendah.
2.
Kepemimpinan
kendali bebas, kepemimpinan hanya berupa symbol atau berupa nasehat bagi
anggota atau kelompok dalam organisasi dimana kendali kepemimpinan berada pada
keinginan sebagian anggota atau kelompok dalam pengambilan keputusan dan dalam
melakukan kegiatan sesuai keinginannya masing-masing.
3.
Kepemimpinan
demokratis, tipe ini merupakan seluruh anggota kelompok dalam organisasi,
sebagai factor yang penting dan utama karena tipe ini selalu memberikan
kesempatan pada setiap anggota kelompok untuk maju, dimana dalam setiap
pengambilan keputusan selalu didasarkan atas kehendak bersama.
Selanjutnya Kartini Kartono (2003 : 69-73) tipe kepemimpinan
dapat digolongkan menjadi 8, yaitu:
1. Tipe kharismatis
Tipe
pemimpin ini memiliki kekuatan energy, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa
untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar
jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bias dipercaya.
2. Tipe partenalistis dan maternalistis
Yaitu
tipe kepemimpinan yang kebapakn, dengan sifat antara lain:
a) Dia mengnggap bawahannya sebagai
manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
b) Dia bersikap terlalu melindungi (overly protective)
c) Jarang memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengambil keputusan sendiri
d) Tidak memberikan atau hampir-hampir
tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk
mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.
e) Hampir tidak pernah memberikan
kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif.
f) Selalu bersikap maha benar dan maha
tahu
3. Tipe militeristis
Sifatnya
sik kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja yang mencontoh gaya militer,
tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe inoi mirip dengan tipe kepemimpinan
otoriter.
4. Tipe
otokratis
Otokrat berasal dari kata autcs=
sendiri;dan kratos=kekuasaan, kekuatan. Jadi otokrat berarti penguasa absolute.
Kepemimnan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak harus
dipatuhi.
5. Tipe
Laiser Faire
Pada tipe kepemimpinan laissez faire
ini, sang pemimpin praktis tidak memimpin ; dia memberikan kelompoknya dan
setiap orang berbuat semau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikitpun
dalam kegiatan kelompoknya.
6. Tipe populistis
Kepemimpinan
ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga kurang
mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri.
Kepemimpinan ini mengutamakn kehidupan Nasionalisme.
7. Tipe Administratif dan eksekutif
Kepemimpinan
yang mampu menyelenggarakn Kepemimpinan yang mampu menyelenggarakn tugas-tugas
administrasi secaara efeektif. Sedang para pimpinannya terdiri dari teknokrat
dan adteknokrat dan administrator-administratur yang mampu menggerakan dinamika
modernisasi dan pembangunan.
2.3. Pemerintahan desa
Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa kata “Desa” diartikan sebagai: “sekelompok
rumah diluar kota yang merupakan kesatuan; kampung;dusun”.
Pengertian Desa
di atas sifatnya sangatluas.secara resmi pada beberapa peraturan yang mengatur
tentang desa, ditemukan rumusan-rumusan desa sebagaimna dikutip dalam Taliziduhu Ndraha, sebagai berikut:
a.
Surat edaran menteri Dalam Negeri
tanggal 29 April 1969 Nomor 5/1/29, merumuskan: “Desa dan daerah yang setingkat
ialah kesatuan masyarakat hukum (rechtsgemeenschap)
baik geneologis maupun teritorial yang secara hierarkhis pemerintahannya berada
langsung di bawah camat”.
b.
Pasal 1 ayat (a) instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 5 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa(BPD), dirumuskan:
“Desa adalah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya
dalam pengertian teritorial administratif langsung di bawah camat”.
c.
Surat
keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1977 tentang penetapan jumlah
Desa diseluruh Indonesia, dinyatakan bahwa:
Desa
ialah kesatuan organisasi pemerntahan yang terendah, mempunyai batas wilayah
tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hokum
yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya."
d. Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 TAHUN
1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dirumuskan:
Desa
ialah suatu yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat,
termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakn rumah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Dalam rumusan desa di atas, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang disebut dengan Desa setidak-tidaknya
ditemukan di dalamnya hal berikut:
a) kesatuan organisasi pemerintahan
terendah;
b) kesatuan masyarakat hokum;
c) mempunyai batas wilayah yang secara
administrative berada langsung di bawah Camat;
d) Berhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri.
Selanjutnya dalam Undang-undang
Nomor 12 tahun 2004 dirumuskan mengenai desa sebagaimana
dalam ketentuan pasal 1 huruf o sebagai berikut:
Desa atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system
pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
Bila dikaji
rumusan-rumusan desa pada dua periode tersebut, yakni pengertian sebelum dan
sesudah otonomi daerah, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sejak
diberlakukannya otonomi daerah, desa memiliki keistimewaan-keistimewaan yang
mendasar, yaitu:
1. Penyelenggaraan
pemerintahannyamerupakan sub system dan system pemerintahan sehingga memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan
bertanggungjawab keepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tuugas tersebuat kepada Bupati. Dengan demikian Kepala Desa sebagai
pemimpin pemerintahan secara territorial administrative tidak berada langsung
di bawah Camat.
2. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata memiliki kekayaan, harta
benda dan bangunan serta dapat dituntut dan
menuntut dipengadilan.
3. Desa memiliki sumber pembiayaan
berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan
lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
Tugas pemerintahan Desa sesuai
dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah, mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat
diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah
daerah untuk meleksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian yang menjadi tugas dari desa yaitu mencakup
urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah
daerah, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
yang diserahkan kepada Desa.
BAB
III
GAMBARAN
UMUM LOKASI KKN
3.1 Sejarah Desa
Pada
tahun 2006 Tokoh Masyasakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Toko
Pemuda dusun II Labuan Desa Posona serta
Pemerintah Desa Posona, mengadakan musyawara desa tentang pemekaran Desa Posona, ide ini timbul
karena melihat Wilaya Desa Posona terlalu luas dengan jumlah penduduk 1.100 KK
yang tersebar di 5 (lima) Dusun, sehingga peserta musyawarah menyepakati ,Desa
Posona di bangi menjadi 2 (dua) Desa masing-masing:
1. Desa posona sebangai desa induk terdiri dari
5 Dusun:
- Dusun I Posona
- Dusun II Posona
- Dusun III Silandar
- Dusun IV Bampres
- Dusun V Despot
- Dusun VI TSM
2. Desa Silampayang
sebangai desa pemekaran terdiri dari 6 Dusun:
-
Dusun I Darmaga
- Dusun
II Silampayang
- Dusun III Silampayang
- Dusun IV Labuan
- Dusun V Pangkoan
- Dusun VI Sinoutu
3.2
Kondisi
Geografis dan Demografis
a. Kondisi
Geografis
Desa Silampayang Kecamatan Kasimbar Kabupaten
Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah ini memiliki luas Wilayah sebesar
1.830,49 ha. Adapun batas-batas administratif Desa Silampayang adalah sebagai
berikut:
Sebelah
Utara :Desa Tada Selatan
Sebelah
Selatan :Desa Posona
Sebelah
Barat :Desa
Posona
Sebelah
Timur :Desa Tomini
Kondisi
geografis Desa Silampayang berada pada ketinggian 3 m dari permukaan laut
dengan suhu rata-rata 30
Jarak
Orbitasi Desa Silampayang sebagai berikut:
Jarak
Dari ibu kota kecamatan : 12 Km
Jarak
Dari ibu kota kabupaten :
110 Km
Jarak
Dari ibu kota kabupaten :
145 Km
b. Kondisi
Demografis
1. Luas
Desa
TANAH
SAWAH
Sawah Irigasi ½ Theknis = Ha
Sawah Tadah Hujan = 28 Ha
TANAH
KERING
Tegal/ladang = 15,5 Ha
Pasang
surut = 16,15 Ha
TANAH BASAH
Tanah rawa = 14,75 Ha
Tanah surut = 5,5 Ha
TANAH PERKEBUNAN
Tanah
perkebunan rakyat = 750,5 Ha
Tanah
perkebunan Negara = Ha
Tanah
perkebunan swasta = Ha
TANAH
FASILITAS UMUM
Kas
desa
= Ha
Lapangan = 4,35 Ha
Perkantoran
pemerintah = 1,75 Ha
Lainnya
=
Ha
TANAH
HUTAN
Hutan
lindung = Ha
Hutan
produksi = 675 Ha
Hutan
konservasi = Ha
JUMLAH = 1.830 Ha
3.3
Kondisi
Sosial Budaya dan Ekonomi
1.
Mata Pencaharian
Tabel.
1.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian
|
Mata
Pencaharian
|
Jumlah Jiwa
|
|
Karyawan
|
|
|
|
·
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
|
4
|
|
·
Swasta
|
20
|
|
Wiraswasta
|
|
·
Petani
|
1300
|
|
·
Tani
|
|
|
·
Pengrajin
|
|
|
·
Pedagang
|
31
|
|
·
Peternakan
|
10
|
|
·
Nelayan
|
215
|
|
·
Montir
|
6
|
|
·
Tenaga Kesehatan
|
2
|
2.
Jenjang
Pendidikan
Tabel. 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jenjang Pendidikan
|
Pendidikan
|
Jumlah jiwa
|
|
Belum
sekolah
|
541
|
|
Sekolah
dasar (SD)
|
861
|
|
Sekolah
menengah pertama (SMP)
|
276
|
|
Sekolah
menengah atas (SMA)
|
182
|
|
Akademi
(D1-D3)
|
10
|
|
Sarjana
|
9
|
3.
Agama
Tabel 1.6 Jumlah
penduduk berdasrkan Agama
|
Agama
|
Jumlah Jiwa
|
|
Islam
|
1.701
|
|
Kristen
|
175
|
|
Hindu
|
5
|
|
Budha
|
-
|
|
Lain-lain
|
-
|
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Sifat -sifat Pemimpin Menurut Para Ahli
a.
Menurut
Pemimpin
perlu mempunyai karakter keanggotaan kumpulannya iaitu perlu memiliki nilai-nilai, sikap dan perhatian yang
dipunyai kumpulannya.Pemimpin perlu mempunyai tujuan dan estimasi yang dipunyai
anggota-anggota kumpulannya yang lebih besar dan istimewa dibandingkan dengan
anggota-anggota yang lain tanpa merosak nilai-nilai & sikap serta perhatian
yang dimiliki kumpulannya
b. Menurut
WHYTO
Pemimpin
perlu lebih banyak memberi pada anggotanya dibandingkan dengan yang diberikan
anggotanya kepada pemimpinnya.Pemimpin adalah titik fokus organisasi
kumpulannya. Pemimpin tidak perlu orang yang pandai dalam bermacam-macam hal,
tapi perlulah merupakan yang terpandai dalam hal yang menjadi tujuan
kumpulannya.Pemimpin perlu dapat bertindak pada saat suatu situasi memerlukan
tindakan.Pemimpin perlu dihargai untuk keputusan-keputusan yang diambilnya
secara bijaksana dan keputusan ini tidak boleh dikangkangi oleh orang lain.
Pemimpin perlulah lebih terkenal & lebih dihormati di luar kumpulan
dibandingkan dengan orang lain dalam kumpulannya. Pemimpin perlu mengenal
kemampuan pengikut-pengikutnya sebagai dasar untuk suatu tindakannya. Pemimpin
perlu mempunyai ‘tangan kanan’ nya iaitu anggota kumpulannya pada siapa dia
akan berunding sebelum dia menggerakkan kumpulannya.
c. Menurut Krech dan Crutchfield
fungsi spesifik seorang pemimpin adalah:
-
Sebagai eksekutif
- Perencana
- Pembuat siasat
- Pakar
- Terkenal di luar kumpulan
- Pengatur hubungan antara individu dalam kumpulannya
- Pemberi hadiah dan hukuman
- Sebagai mediator
- Sebagai teladan
4.2 Kepemimpinan Kepala Desa Silamapayang Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan
Kepemimpinan adalah merupakan suatu kenyataan kehidupan
suatu organisasi, bahwa pimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan
dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha mencapai tujuan yang telah
ditetapakn sebelumnya. Memang benar bahwa pimpinan, baik secara individu maupun
secara kelompok atau ruang lingkup hidup dalam organisasi yang melakukan tugas
tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Dalam menerapkan gaya kepemimpinan,
pimpinan membutuhkan sekelompk orang lain yang dikenal sebagai bawahan, yang
digerakkan sedemikian rupa sehingga para bawahan itu memberikan pengabdian dan
sumbangsihnya pada kontor dimamna ia mengabdi sebagai aparat desa.
Dalam
mengimplementasikan kepemimpinannya, Kepala Desa Silampayang mengupayakan agar setiap hari kerja
masuk kantor dipagi hari tepat waktu sebagaimana yangng diberlakukan sesuai
kesepakatan. Di Kantor Desa Silampayang, tanpa diinstruksikan lagi kepada
bawahan bahwa masuk kantor tepat pada waktunya. Berdasarkan penelitian yang
penulis lakukan sendiri, bahwa nyata baik kepala desa maupun aparat kantor desa
selalu masuk kantor dengan tepat waktu dan tidak pernah absen kecuali ada
halangan tertentu.
Disiplin
merupakan suatu sikap yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu
aturan, sedangkan disiplin kerja merupakan ketaatan, ketekunan, sikap hormat
yang nampak sesuai dengan
tata aturan yang telah disepakatkan dalam suatu organisasi dimana ia berada. Dalam setiap organisasi
diinginkan tercapainya tujuan organisasi dengan baik.
Hal-hal
tersebut diatas mengandung maksud melaksanakan segala sesuatu yang diwajibkan
dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan. Disiplin menunjukan adanya
kesesuaian atau keselamatan antara perilaku dengan peraturan-peraturan yang
telah ditentukan. Namun disiplin aparat desa dalam melaksanakan tugas juga
sangat dipengaruhi oleh gaya atau tipe kepemimpinan. Adapun tipe dan gaya
kepemimpinan adalah sebagai berikut :
A.
Tipe
Kepemimpinan
1.
Tipe Partenalistis
Yaitu
tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat antara lain:
a. Dia mengnggap bawahannya sebagai
manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
b. Dia bersikap terlalu melindungi (overly protective)\
c. Jarang memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengambil keputusan sendiri
d. Tidak memberikan atau hampir-hampir
tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk
mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri.
e. Hampir tidak pernah memberikan
kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif.
f. Selalu bersikap maha benar dan maha
tahu
2. Tipe militeristis
Sifatnya sik kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran saja
yang mencontoh gaya militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip
dengan tipe kepemimpinan otoriter.
3. Tipe
otokratis
Otokrat berasal
dari kata autcs= sendiri;dan kratos=kekuasaan, kekuatan. Jadi otokrat berarti
penguasa absolute. Kepemimnan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan
mutlak harus dipatuhi.
4.
Tipe Demokratis
tipe ini merupakan seluruh anggota kelompok dalam
organisasi, sebagai factor yang penting dan utama karena tipe ini selalu
memberikan kesempatan pada setiap anggota kelompok untuk maju, dimana dalam
setiap pengambilan keputusan selalu didasarkan atas kehendak bersama.
Dari keempat tipe kepemimpinan diatas, tipe kepemimpinan
yang diterapkan oleh Kepala Desa Sansarino yaitu tipe kepemimpinan Demokratis.
Dimana tipe kepemimpinan demokratis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1.
Wewenang
pimpinan tidak mutlak
2. Pimpinan bersedia melimpahkan
sebagian wewenang kepada bawahan
3. Keputusan dibuat bersama antara
pimpinan dan bawahan
4. Kebijakan dibuat bersama antara
pimpinan dan bawahan
5. Komunikasi berlangsung timbal-balik
antar pimpinan dan bawahan
6. Pengawasan terhadap sikap, tingkah
laku perbuatan atau kegiatan bawahan dilakukan secara wajar
7. Prakarsa dapat datang dari pimpinan
maupun bawahan
8. Banyak kesempatan bagi bawahan untuk
menyampaikan saran, pertimbangan atau pendapat
9. Tugas tugas kepada kepada bawahan
diberikan dengan lebih bersifat permintaan daripada instruktif
10. Pujian dan kritikan seimbang
11. Pimpinan mendorong prestasi sempurna
para bawahan dalam batas kemampuan masing masing
12. Pimpinan meminta kesetiaan bawahan
secara wajar
13. Pimpinan memperhatikan perasaan
dalam bersikap dan bertindak
14. Terdapat suasana saling percaya,
saling hormat menghormati dan saling harga menghargai
15.
Tanggung
jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawahan.
B.
Gaya
Kepemimpinan
1.
Gaya
Kepemimpinan otoriter
Gaya
kepemimpinan otoriter memposisikan kekuasaan pada satu orang, dimana semua
kebijakan dan keputusan yang diambil terletak pada pimpinan dan anggota atau
bawahan hanya tinggal menjalankan sja, kepemimpinan semacam ini selalu
memandang bawahan adalah kelompok yang rendah.
2.
Gaya
Kepemimpinan kendali bebas
kepemimpinan
hanya berupa symbol atau berupa nasehat bagi anggota atau kelompok dalam
organisasi dimana kendali kepemimpinan berada pada keinginan sebagkepemimpinan
berada pada keinginan sebagian anggota atau kelompok dalam pengambilan
keputusan dan dalam melakukan kegiatan sesuai keinginannya masing-masing.
3.
Gaya
Kepemimpinan demokratis,
tipe
ini merupakan seluruh anggota kelompok dalam organisasi, sebagai factor yang
penting dan utama karena tipe ini selalu memberikan kesempatan pada setiap
anggota kelompok untuk maju, dimana dalam setiap pengambilan keputusan selalu
didasarkan atas kehendak bersama.
4.
Gaya kepemimpinan Partisipatif
Gaya
kepemimpinan ini lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya
sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak.
4.3. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Silampayang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah mengatakan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya memperoleh
pelimpahan sebagian wewenag dari Bupati.
Selain tugas tersebut juga menyelenggarakan tugas
pemerintahan yang meliputi mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasi
upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menkoornasikan penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undanga, mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan pemerintah ditingkat desa, serta melaksanakan pelayanan masyarakat.
Melihat tugas dan fungsi yang begitu berat harus
dilaksanakan oleh aparat desa maka diperlukan setiap aparat memiliki kemampuan
atau kreativitas yang baik agar suatu organisasi dapat tercapai dengan baik. Pengertian
kepala desa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemerintahan desa yang
memimpin penyeleggaraan pemerintahan yang ada didesa dan bertanggung jawab
kepada rakyat melalui BPD dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bupati/Walikota melalui Camat.
Kepala desa merupakan pengembangan penanggung jawab utama
dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan kata lain seorang
kepala desa administrator dalam ruang lingkup pemerintah di desa. Hal tersebut
sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa “Kepala
desa adalah sebagai pemimpin tertinggi diwilayahnya”, sedangkan dalam kamus
besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa “kepala desa adalah kepala kampung atau
orang yang mengepalai desa”.
Menurut HAW Widjaja bahwa kepala desa/warga adalah
sebagai berikut “kepala desa/warga berkedudukan sebagai pemimpin dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa/warga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
BPD.
Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unit terdepan
dalam pelayanan pada masyarakat, serta tongkat strategis untuk keberhasilan
semua program karena merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Pelayanan kepada masyarakat yang merupakan unsur daripada
pelaksanaan administrasi pemerintahan perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
agar program yang ada dalam suatu desa dapat dilaksanakan dengan baik. Kepala
Desa Silampayang merupakan pemimpin yang sangat demokratik dimana setiap
pengambilan keputusan kepala desa selalu melibatkan masyarakatnya sehingga
kegiatan-kegiatan yang diprogramkan didesa dapat berjalan sesuai dengan
rencana.
Pola kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin
memiliki kaitan yang sangat erat dengan sifat atau karakter dan kemampuan yang
dimilikinya tersebut kemudian akan berimplikasi terhadap gaya dan tipe
kepemimpinan yang diterapkan.
Motivasi merupakan suatu pemberian atau penggerakan kerja
dari atasan kepada bawahannya, dan lebih pentingnya motivasi yaitu dapat
meningkatkan etos kerja, hendaknya seorang pemimpin mampu menempatkan diri pada
situasi-situasi tertentu, dalam menerapkan tipe kepemimpinan maksudnya dalam
memberikan arahan maupun dorongan kepada bawahannya harus sesuai dengan
keberadaan bawahannya tersebut.
Oleh sebab itu kepemimpinan mempunyai kaitan erat dengan
motivasi, sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakan orang lain,
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada
bawahannya, karena tingkah laku bawahannya biasanya didorong oleh keinginan
untuk mencapai tujuan sehingga harus selalu diamati, diarahkan dan diawasi
dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga bawahannya tidak bertentangan dengan
norma maka dalam hal ini, kepala desa sebagai seorang pemimpin harus memberikan
semangat dan dorongan kepada bawahannya.
Pemimpin merupakan peran yang penting dalam membantu
kelompok, oranisasi atau untuk mencapai tujuan untuk mekankan organisasi itu
sendiri merupakan kesatuan yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai suatu
tujuan. Oleh karena itu, pentingnya seorang kepala desa membina hubungan baik
dengan masyarakat, sehingga pemerintah mampu merealisasikan tujuan-tujuan
khususnya pelayanan masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Desa Silampayang memiliki
hubungan yang baik dengan masyarakatnya sehingga setiap kegiatan ataupun
program-program yang direcanangkan didesa selalu terlaksana sesuai dengan apa
yang diharapkan.
Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi
organisasi dalam mencapai suatu keberhasilan, terutama karena masa depan suatu
oranisasi banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang, sebab
pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu alternatif, cara bertindak
dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Proses yang dimaksud adalah
untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dalam suatu ornisasi, sehingga
diperlukan kemampua seorang pemimipin dalam melaksanakan wewenangnya dalam
pengambil keputusan yang akan atau harus dilaksanakan oleh anggota oranisasi
atau pegawainya. Pengambilan keputusan memerlukan keberanian, karena setiap
keputusan memiliki resiko, terutama jika proses atau mekanismenya,tidak
memenuhi tuntutan teori pengambilan keputusan, karena tanpa keberanian seorang
pemimpin tidak mungkin menggerakan anggota dan pengawainya dalam suatu
oranisasi. Dengan kata lain, tanpa keberanian mengambil keputusan seorang
pemimpin tidak mungkin mempengaruhi pikiran sikap dan perilaku anggota atau
bawahannya.
Dalam rapat pengambilan keputusan Kepala Desa Silampayang
selalu melibatkan masyarakatnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang
diinginkan dan dibutuhkannya. Dalam hal ini, Kepala Desa Silampayangt selalu
melibatkan masyarakatnya dalam suatu rapat sehingga pengambilan keputusan yang
dilaksanakan di Desa Silampayang itu sesuai dengan apa yang diinginkan
pemimipin dan masyarakatnya. Selain itu Kepala Desa Silampayang mempunyai tipe
kepemimpinan cukup demokratik dimana kepala desa mempunyai hubungan yang erat
dengan masyarakatnya sehingga pengambilan keputusan yang selalu sesuai dengan
apa yang direncanakan bersama dengan masyarakatnya.
BAB
V
PENUTUP
5.1
Kesimpulan
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala
Desa Silampayang telah dapat
berjalan dengan baik. Karena kepala Desa Silampayang selalu memperhatikan aspirasi
masyarakat dan membimbing bawahannya dalam bekerja serta selalu melibatkan
bawahannya untuk bekerja sama menyelesaikan tugas dan pekerjaan sebagai aparat
desa.
5.2
Saran
1. Diharapakan agar seluruh masyarakat
desa Sansarino dapat berpartisipasi dan mengeluarkan aspirasi mereka serta
mendukung seluruh program kerja yang dilaksanakan oleh aparat desa untuk
kemajuan desa Sansarino, karena kerja sama yang baik akan mendatangkan hasil
yang baik pula.
2. Masyarakat juga harus aktif dalam
menilai setiap program kerja maupun tugas yang dilaksanakan dan oleh aparat
desa.
DAFTAR
PUSTAKA
Anonim. 2012. Panduan
Pelaksanaan KKN Profesi Integral tematik posdaya Angkatan 68
Semester Genap Tahun 2013/2014.
Palu: P2WKKN LPM Universitas Tadulako.
Anonim. 2011.
Profil Desa Silampayang,
Kecamatan Kasimbar,
Kabupaten Parigi Moutong
2013/2014 : Desa
Silampayang.
Hadarwi Nawawi, 2003, Kepemimpinan
Mengefektifkan Organisasi, Gaja
mada university Press, Yogyakarta
Khairuddin, 1992, Pembangunan
Masyarakat, Liberty, Jokjakarta
Siagian, S. P, 1984, Proses
Pembangunan Nasional, Gunung
Agung, Jakarta
