MAKALAH
SEJARAH PEMERINTAHAN
Nama : Fahmi Surya Abdi
No.
Stambuk : B 401 10 100
Program
Studi: Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI ILMU
PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2010
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Bagaimana
manusia itu hidup seorang diri, ia tidak dapat lepas dari peraturan, baik
peraturan itu yang dibuatnya sendiri maupun yang dipaksakan oleh lingkungannya.
Hal ini karena adanya keterbatasan kemampuan yang bersangkutan. Dengan demikian
kebebasan mutlak yang abadi itu tidak ada. Pada awalnya peraturan tersebut
dapat berbentuk cara dan corak kerja, yang pada gilirannya nanti menjadi suatu
sistem yang berangkai, yang kompleksitasnya tergantung tingkat budaya seseorang
atau sekelompok orang. Perlunya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan
peraturan akan dibahas pada bagian selanjutnya nanti. Namun perlu disinggung
bahwa kebebasan berangkat dari faktor manusia seseorang yang ingin eksis dalam
hidupnya, sedangkan peraturan berangkat dari faktor keterbatasan manusia
sebagai makhluk yang diciptakan. Bersamaan dengan munculnya Negara sebagai
oraganisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan
bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu
munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang
memerintah di lain pihak. Hubungan-hubungan antara yang memerintah dan
diperintah itulah yang menjadi obyek pemerintahan, karena dalam
hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala
pemerintahan.
Pada umumnya gejala dan peristiwa
tersebut tidak terjadi satu kali, tetapi karena berbagai jenis peristiwa dan
gejala pemerintahan tersebut beraneka ragam temponya, maka dibedakan menjadi
peristiwa pemerintahan sekali lalu dengan peristiwa pemerintahan berulang kali.
Sebagai contoh, pemilihan pemimpin adalah termasuk peristiwa berulang kali
karena sering diselenggarakan, sedangkan pembentukan suatu Negara dapat
dikategorikan peristiwa pemerintahan sekali lalu karena jarang terjadi,
Secara etimologi, pemerintahan dapat
diartikan sebagai berikut di bawah ini :
1. Perintah berarti melakukan pekerjaan
menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah
memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi
pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi
pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang
memerintah tersebut.
Di beberapa Negara, antara pemeritah
dan pemerintahan tidak dibedakan, inggris menyebutnya “ Government” dan Prancis
menyebut “ Gouvernment” keduanya berasal dari perkataan latin “ Gubernacalum”,
dalam bahasa Arab disebut “Hukumat”. Di Amerika Serikat disebut “
Administration” sedangkan Belanda mengartikan “Regening” sebagai penggunaan
kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan
kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, dan sebagai penguasa
menetapkan perintah-perintah.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Pembentukan
Pemerintahan
Sejak
pertama kali manusia diciptakan Allah SWT, ia telah dilengkapi dengan jiwa.
Jiwa inilah yang memiliki ambisi untuk menguasai, keinginan untuk bergaul dan
bekerja sama, serta membudaya membuat peraturan untuk kelangsungan hidupnya. Di
zaman Yunani kuno Negara masih berbentuk sebatas kota yang berada pada masa
polis yang dimana tidak ada batasan antara warga dan Negara. Di zaman India dan
Tiongkok kuno, pemerintah terutama hanya membahas masalah manusia itu sendiri,
sehingga pemerintahan banyak di tulis dalam bentuk perenungan filsafati. Di
mesir kuno dan jazirah Arab, pemerintahan diatur dengan suasana padang pasir
yang keras, sehingga Firaun pada mulanya tampak sentralistik sekali,kendati
Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem pemerintahan langit yang trasendental
terhadap pemerintahan bumi yang nyata. Di Indonesia tempo dulu, tercatat
kerajaaan Kutai Sriwijaya dan Mojopahit yang dalam pemerintahannya sudah
mengenal keputusan-keputusan yang dikeluarkan raja.
Orang-orang Spartan dan Athena zaman
dulu itu menanamkan cara memerintah dengan kebenaran murni yang akan
menciptakan suasana kemasyarakatan missal yang baik. Tetapi kemudian paham itu
berbagi dua, pertama yaitu mereka yang melihat pengaturan pemerintahan itu
harus diseimbangkan dengan pengaturan alam yang harmonis dan seirama. Paham ini
kemudian dianggap abstrak. Paham kedua yaitu mereka yang memisahkan antara
agama, kepercayaan dan filasafat di satu pihak, dengan budaya, doktrin dan
politik di lain pihak, mereka memang mempraktekkan politik sesuai dengan
kenyataan realita kehidupan. Sebagaian besar dari para filosof memang membahas
filsafat pemerintahan. Tokoh utamanya adalah plato walaupun beliau juga
mempunyai guru dan murid. Plato (428-347 SM ) menerima ajaran guru besarnya
Socrates dan Pythagoras yang masing-masing mengajarkan sebagai berikut:
1. Kebajikan
itu berisi pengetahuan tentang yang baik-baik. Oleh karena itu masalahnya
adalah bagaimana membangun Negara dan pemerintahanya agar di dalamnya semua
orang tertarik pada kebajikan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan
pemerintahan mengacu pada agama, kepercayaan yang trasendental rohaniah dan
metafisika.
2. Kebajikan
itu abstrak sifatnya, tetapi ilmu pengetahuan tentang yang abstrak lebih nyata
dibandingkan ilmu pengetahuan yang terwujud di dunia empiris, sekalipun hal itu
adalah pengalaman yang terlihat dan merupakan realita yang bisa ditangkap
dengan indera.
Karena kedua pendapat ini tidak
bertolak belakang, Plato tidak kesulitan mencernanya bahkan menjadi penganut
fanatic. Itulah sebabnya paradigm ini kemudian menjadi paradigm theokratis,
tetapi bukan melulu menetang azas rasionalistis. Plato masih tetap dalam bentuk
utopia yang mempunyai wewenang, perhatian utamanya pada pemerintahan Tuhan yang
mengikuti hukum Tuhan. Dalam bukunya “Republic” Plato mengemukakan postulat
utopia pertama, yang di dalamnya mereka yang mempunyaikekuatan nalar terbesar,
diberikan kekuasaan terbesar untuk memerintah. Dalam buku ini pulalah Plato
membicarakan tentang bentuk pemerintahanya yang ideal.
B. Sejarah
Pemerintahan
Seperti
diketahui, pemerintahan adalah proses pelayanan-publik dan pelayanan-civil
kepada masyarakat dan setiap induvidu manusia. Dua-duanya adalah monopoli
pemerintahan dan di atur secara nasional. Oleh sebab itu walaupun pemrintahan
itu berlangsung dalam hubungan-dalam pemerintahan ( hubungan timbal-balik
antara pemerintah dengan yang –diperintah), namun mengingat posisi pemerintah
sebagai pemegang kewenangan, dalam hubungan itu kehendak dan tindakan
pemerintah jualah yang dominan. Dari tindakan pemerintah timbullah
peristiwa-peristiwa pemerintahan yang dapat menjadi sasaran kajian sejarah.
Dengan demikian, pemerintah, yaitu semua lembaga yang terlibat dalam proses dan
siklus pelayanan-publik dan pelayanan civil adalah aktor sejarah, dan segenap
output dan outcome pemerintahan, produk perundang-undangan, dokumen, arsif,
ritual,dan tradisi (budaya,perilaku) pemerintahan, peninggalan pemerintahan.
Baik yang berbentuk tulisan, tuturan, maupun lambing, dan isyarat, yang terjadi
di masa lampau, adalah sumber-sumber sejarah pemerintahan. Dalam bertindak,
pemerintah mengemukakan berbagai cara alat, baik yang resmi maupun yang tidak
resmi, formal maupun informal. Secara resmi dan formal pemerintah menggunakan
hukum Negara (Negara hukum, penegakan hukum).
C. Sejarah Pemerintahan
Indonesia
Sejarah
Pemerintahan Indonesia merupakan bagian integral Sejarah Indonesia. Berbagai
buku tentang Sejarah Pemerintahan bukan Ilmu Pemerintahan telah banyak
dipublikasikan. Perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia, tidak terlepas dari
pengaruh perkembangan ilmu pemerintahan di Negara-negara yang pernah menjajah
bangsa Indonesia. Akan halnya ilmu politik yang mengkaji berbagai cara
perebutan kekuasaan, sudah barang tentu tidak diinginkan perkembangannya di
Indonesia oleh pihak penjajah. Selama tiga setengah abad dijajah Belanda dan tiga setengah tahun di jajah Jepang,
pandangan buruk bangsa Indonesia terhadap ilmu politik semakin parah, begitu
juga terhadap ilmu pemerintahan yang di negeri Belanda dianggap menjadi cabang
ilmu politik. Memang ada perbaikan di awal abad 19, terutama ketika Van
Devender menyampaikan hutang budi bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia,
yang melahirkan sejenis etika pemerintahan tetapi usaha tersebut terbatas hanya
pada kepentingan Belanda, dalam mengisi kantor-kantor pemerintahan dengan
tenaga-tenaga terampil. Misalnya dengan mendirikan sekolah untuk para calon
kader, yang mendidik calon-calon pegawai pamong praja di berbagai tempat di
Indonesia. Sekolah ini diberi nama Hoofden School. Sekolah ini kemudian ditingkatkan
menjadi OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsch Ambtenaren) dengan pendidikan
selama 5 (lima) tahun. Penerimaan diperoleh dari alumnus HIS (Holland
Inlandsche School).
Beberapa tahun setelah Indonesia
merdeka, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Penerangan
melaksanakan kerja sama yang bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga terampil
yang melanjutkan mesin pemerintahan pada waktu mendatang. Sehingga
diselenggarakanlah pengajaran ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Gajahmada, sebagai perguruan tinggi yang paling tua di Indonesia.
Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor : 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 itu
juga didirikan kembali jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Gajahmada
Yogyakarta, dengan maksud untuk mencetak kader-kader pamong praja yang terambil
menganalisa pengambilan keputusan dan berfikir kritis dalam usaha mengatasi
segala persoalan yang berkembang dalam masyarakat serta kreatifitas dalam
bertindak.
Hanya kemudian yang terlihat bahwa
kurikulum yang tersedia menunjukkan studi ilmu pemerintahan lebih mengarah pada
pengkajian dan pengajaran hukum tata
Negara. Disamping itu pada tahun 1956 di Malang didirikan pula Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) karena Departement Dalam Negeri juga merasa
perlu untuk mencetak kader-kader pemerintahan yang mempunyai pendidikan ilmu
pemerintahan ditambah dengan pengalaman dalam praktek kepemimpinan
pemerintahan. Peresmian tersebut dilakukan oleh Presiden Ir. Sukarno pada
tanggal 17 Maret 1956.
D. Metodologi
Sejarah Pemerintahan
|
|
|
|
|
|
|
Masa Kini Masa Depan
E. Kegunaan Sejarah Pemerintahan
Sejarah Pemerintahan berguna
sebagai:
1.
Alat
untuk menghadirkan kembali masa lampau, kini, dan di sini.
2.
Alat
untuk melestarikan warisan dan peninggalan sejarah pemerintahan
3.
Bukti
terjadinya berbagai peristiwa pemerintahan
4.
Bahan
pembelajaran utama: belajar dari sejarah
5.
Cermin:
bahan evaluasi sejarah dan pelaku sejarah (track record), jasa (?)
6.
Alat
komunikasi dan informasi antarsejarah
7.
Laporan
dan pertanggaungjawaban antargenerasi
8.
Karya
Seni
9.
Warisan
10. Bahan preiksi dan antisipasi
Pada
dasarnya semua isu dan topic pemerintahan mempunyai sis kesejahteraan. Lebih
–lebih jika sejarah dianggap sebagai metodologi, setiap masalah dapat
dipelajari dari sudut sejarah. Beberapa pokok bahasan Sejarah pemerintahan yang
actual dewasa ini sebagai berikut:
1.
Sejarah
daerah atau kota, menyangkut penelusuran hari jadi suatu daerah dan
identifikasinya visi dan misi pemerintahan.
2.
Kasus
pemerintahan, suatu peristiwa pemerintahan terbatas, utuh dan bermakna, yang terjadi
di masa lampau namun masih berdampak sampai sekarang.
3.
Peristiwa
atau kasus di bidang lain di luar pemerintahan, namun yang berpengaruh terhadap
pemerintahan, yang terjadi di masa lampau.
4.
Aspek
kesejarahan suatu kebijakan atau keputusan pemerintahan, nilai-nilai sejarah
apa yang hendak digunakan di masa depan.
5.
Evaluasi
berdasarkan sejarah terhadap kasus masa kini.
DAFTAR PUSTAKA
Prof. Drs.C.S.T Kansil. S.H Christine S.T Kansil
S.H. M.H, 2002, Pemerintahandaeerah di
Indonesia. Sinar Ghafika, Jakarta.
Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. 2003 Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme
Sebagai Suatu Alternatif, Ed. 1 Cet. 4 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Kuntowijoyo, 1994, Metodologi Sejarah, Tiara Wacana, Yogyakarta
Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M. Si 2007 , Ilmu Pemerintahan, Cet.3, CV. Mandar
Maju Bandung
Irawan Soesito, 1997 Sejarah Pemerintahan. PT.Bayu Media, Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar